MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENULISAN

Dalam kehidupan kita tentu tidak lepas dari masalah kesehatan. Masalah kesehatan yang dihadapi tentunya harus memiliki manajemen yang baik. Dan dalam hal ini, pemerintah turut campur tangan di bawahi oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Sebagai suatu lembaga yang mengatur jalannya sistem kesehatan di Indonesia, Kementrian Kesehatan sangat bertanggung jawab akan hal ini. Kemenkes selaku pembuat kebijakan kesehatan juga perlu melakukan analisis terhadap setiap kebijakan kesehatan yang dibuat supaya derajat kesehatan di Indonesia lebih terarah untuk mencapai Indonesia Sehat. Lebih lanjut penjelasan mengenai “Analisis Kebijakan Kesehatan”, akan dibahas dalam makalah ini.

1.2. TUJUAN PENULISAN

Makalah ini dibuat dengan tujuan sebagai pemenuhan tugas kelompok Dasar AKK. Selain itu juga, agar para pembaca sekalian dapat menambah pengetahuan dalam lingkup Dasar Administrasi Kebijakan Kesehatan khususnya mengenai Analisis Kebijakan Kesehatan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. PENGERTIAN ANALISIS KEBIJAKAN KESEHATAN

Analisis Kebijakan Kesehatan, terdiri dari 3 kata yang mengandung arti atau dimensi yang luas, yaitu analisa atau analisis, kebijakan, dan kesehatan.

Analisa atau analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti karangan, perbuatan, kejadian atau peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya (Balai Pustaka, 1991).

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative terbaik^[8]. Kebijakan  adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh: kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kebijakan Kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam negaranya (Balai Pustaka, 1991).

Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1991), kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasar pengalaman dan pangetahuannya); atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan.^[11] Kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dll. Kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu.

Menurut UU RI No. 23, tahun 1991, tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara soial dan ekonomi (RI, 1992).^[9]  Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO, yaitu: kesehatan adalah suatu kaadaan yang sempurna yang mencakup fisik, mental, kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau kecacatan.^[13] Menurut UU No. 36, tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. ^[12]

Jadi, analisis kebijakan kesehatan adalah pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam  rangka memecahkan masalah kebijakan kesehatan.^[5][6]

2.2. PERAN ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan kesehatan awalnya adalah hasil pengembangan dari analisis kebijakan publik. Akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan analisis kebijakan dalam bidang kesehatan itulah akhirnya bidang kajian analisis kebijakan kesehatan muncul.

Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan fungsi itu adalah:

• Adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada  masalah yang akan diselesaikan.

• Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multi disiplin ilmu. Satu disiplin kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan. Pada peran ini analisis kebijakan kesehatan menggabungkan keduanya yang kemudian menjadi sub kajian baru dalam khazanah keilmuan.
• Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.
• Memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan/keputusan yang sesuai atas suatu masalah yang awalnya tidak pasti.
• Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan/diundangkan. ^{[1] [2]}

2.3. PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN

Masalah kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat kepelikan masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling panting.

Staf puskesmas yang kuat orientasi materialnya (gaji tidak memenuhi kebutuhan), cenderung memandang aspek imbalan dari puskesmas sebagai masalah mandasar dari pada orang yang punya komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan.

Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah:

1. Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan diukur sendirian.
2. Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi, diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (a.l. gang-guan kesehatan, lingkungan, iklim, dll). Muncul situasi problematis, bukan problem itu sendiri.
3. Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat menimbulkan masalah kebijakan.
4. Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.
5. Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem masalah kebijakan.^[3][10]

2.4. PENDEKATAN ANALISIS KEBIJAKAN

Upaya untuk menghasilk informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988).

1. Pendekatan Empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah sesuatu itu ada (menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab akibat dari kebijakan publik. Contoh, Analisis dapat menjelaskan atau meramalkan pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenis informasi yang dihasilkan adalah Penandaan.
2. Pendekatan evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan dengan penentuan harga atau nilai (beberapa nilai sesuatu) dari beberapa kebijakan. Jenis informasi yang dihasilkan bersifat Evaluatif. Contoh: setelah menerima informasi berbagai macam kebijakan KIA – KB, analis dapat mengevaluasi bermacam cara untuk mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan konsekuensinya.
3. Pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Tindakan apa yang semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi bersifat anjuran atau rekomendasi. Contoh: peningkatan pembayaran pasien puskesmas (dari Rp.300 menjadi Rp.1000) merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya kualitas pelayanan di puskesmas. Peningkatan ini cenderung tidak memberatkan masyarakat. ^[1][3]

Ketiga pendekatan di atas menghendaki suatu kegiatan penelitian dan dapat memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu yang relevan. Adapun model panelitian yang lazim digunakan adalah penelitian operasional, terapan atau praktis.

Pembuatan informasi yang selaras kebijakan (baik yang bersifat penandaan, evaluatif, dan anjuran) harus dihasilkan dari penggunaan prosedur analisis yang jelas (metode penelitian). Menurut Dunn (1988), dalam Analisis Kebijakan, metode analisis umum yang dapat digunakan, antara lain:

1)      Metode peliputan (deskripsi), memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu.

2)      Metode peramalan (prediksi), memungkinkan analis menghasilkan informasi mengenai akibat kebijakan di masa depan.

3)      Metode evaluasi, pembuatan informasi mengenai nilai atau harga di masa lalu dan masa datang.

METODE ANALISIS UMUM	METODE ANALISIS KEBIJAKAN
Deskripsi Prediksi Evaluasi Preskripsi (petunjuk)	Perumusan Masalah Peliputan (monitoring) Peramalan (forecasting) Evaluasi (evaluation) Rekomendasi (recommendation) Penyimpulan Praktis (Practical inference)

Penyimpulan praktis, ditujukan untuk mencapai kesimpulan yang lebih dekat agar masalah kebijakan dapat dipecahkan. Kata Praktis, lebih ditekankan pada dekatnya hubungan kesimpulan yang diambil dengan nilai dan norma sosial. Pengertian ini lebih ditujukan untuk menjawab kesalahpahaman mengenai makna Rekomendasi yang sering diartikan pada informasi yang kurang operasional atau kurang praktis, masih jauh dari fenomena yang sesungguhnya.

Bila metode analisis kebijakan dikaitkan dengan pendekatan empiris, evaluatif, dan anjuran, maka metode analisis kebijakan dapat disusun menjadi 3 jenjang, yaitu:

1)      Pendekatan modus operandi, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 3 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, dan peramalan.

2)      Pendekatan modus evaluatif, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan 4 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, dan rekomendasi.

3)      Pendekatan modus anjuran, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan memanfaatkan seluruh (6) jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan peyimpulan praktis. ^[5][6]

2.5. ARGUMEN KEBIJAKAN

Analisis kebijakan tidak hanya sekedar menghimpun data dan menghasilkan informasi. Analisis kebijakan juga harus memanfaatkan atau memindahkan informasi sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan publik untuk mencari solusi masalah kebijakan publik. Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan menggambarkan bagaimana analis kebijakan dapat menggunakan alasan dan bukti yang menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan.

Berdasarkan struktur argumen, dapat diketahui bahwa seorang analisis kebijakan dapat menempuh langkah yang benar, dengan memanfaatkan informasi dan berbagai metode menuju kepada pemecahan masalah kebijakan; dan tidak sekedar membenarkan alternatif kebijakan yang disukai.

2.6. BENTUK ANALISIS KEBIJAKAN

Analisis kebijakan terdiri dari beberapa bentuk, yang dapat dipilih dan digunakan. Pilihan bentuk analisis yang tepat, menghendaki pemahaman masalah secara mendalam, sebab kondisi masalah yang cenderung menentukan bentuk analisis yang digunakan.

Berdasarkan pendapat para ahli (Dunn, 1988; Moekijat, 1995; Wahab, 1991) dapat diuraikan beberapa bentuk analisis kebijakan yang lazim digunakan.

2.6.1.   Analisis Kebijakan Prospektif

Bentuk analisis ini berupa penciptaan dan pemindahan informasi sebelum tindakan kebijakan ditentukan dan dilaksanakan. Menurut Wiliam (1971), ciri analisis ini adalah:

-          mengabungkan informasi dari berbagai alternatif yang tersedia, yang dapat dipilih dan dibandingkan.

-          diramalkan secara kuantitatif dan kualitatif untuk pedoman pembuatan keputusan kebijakan.

-          secara konseptual tidak termasuk pengumpulan informasi.

2.6.2.   Analisis Kebijakan Restrospektif (AKR)

Bentuk analisis ini selaras dengan deskripsi penelitian, dengan tujuannya adalah penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan diambil. Beberapa analisis kebijakan restropektif, adalah:

1. Analisis berorientasi Disiplin, lebih terfokus pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan, dan menjelaskan sebab akibat kebijakan. Contoh: Upaya pencarian teori dan konsep kebutuhan serta kepuasan tenaga kesehatan di Indonesia, dapat memberi kontribusi pada pengembangan manajemen SDM original berciri Indonesia (kultural). Orientasi pada tujuan dan sasaran kebijakan tidak terlalu dominan. Dengan demikian, jika ditetapkan untuk dasar kebijakan memerlukan kajian tambahan agar lebih operasional.
2. Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan pada aspek hubungan sebab akibat dari kebijakan, bersifat terapan, namun masih bersifat umum. Contoh: Pendidikan dapat meningkatkan cakupan layanan kesehatan. Orientasi tujuan bersifat umum, namun dapat memberi variabel kebijakan yang mungkin dapat dimanipulasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran khusus, seperti meningkatnya kualitas kesehatan gigi anak sekolah melalui peningkatan program UKS oleh puskesmas.
3. Analisis beriorientasi penerapan, menjelaskan hubungan kausalitas, lebih tajam untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan para pelakunya. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan khusus, merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif kebijakan yang baru, dan mengarah pada pemecahan masalah praktis. Contoh: analis dapat memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelayanan KIA di Puskesmas. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pemecahan masalah kebijakan KIA di puskesmas.

2.6.3.   Analisis Kebijakan Terpadu

Bentuk analisis ini bersifat konprehensif dan kontinyu, menghasilkan dan memindahkan informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan dilakukan. Menggabungkan bentuk prospektif dan restropektif, serta secara ajeg menghasilkan informasi dari waktu ke waktu dan bersifat multidispliner.

Bentuk analisis kebijakan di atas, menghasilkan jenis keputusan yang relatif berbeda yang, bila ditinjau dari pendekatan teori keputusan (teori keputusan deksriptif dan normatif), yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1)      Teori Keputusan Deskriptif, bagian dari analisis retrospektif, mendeskripsikan tindakan dengan fokus menjelaskan hubungan kausal tindakan kebijakan, setelah kebijakan terjadi. Tujuan utama keputusan adalah memahami problem kebijakan, diarahkan pada pemecahan masalah, namun kurang pada usaha pemecahan masalah.

2)      Teori Keputusan Normatif, memberi dasar untuk memperbaiki akibat tindakan, menjadi bagian dari metode prospektif (peramalan atau rekomendasi), lebih ditujukan pada usaha pemecahan masalah yang bersifat praktis dan langsung. ^[5][6]

2.7.   PERANAN POLITIK

Analisis kebijakan merupakan proses kognitif. Pembuatan kebijakan merupakan proses Politik. Dengan demikian Informasi yang dihasilkan belum tentu digunakan oleh pengambilan kebijakan.

Seorang analis harus aktif sebagai agen perubahan, paham struktur politik, berhubungan dengan orang yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat, membuat usulan yang secara politis dapat diterima pengambil kebijakan, kelompok sasaran, merencanakan usulan yang mengarah kepada pelaksanaan.

Analis hanya satu dari banyak pelaku kebijakan, dengan pelaku kebijakan merupakan salah satu elemen sistem kebijakan. Dunn (1988) menjelaskan adanya 3 elemen dalam sistem kebijakan, yang satu sama lain mempunyai hubungan.

Dapat dijelaskan bahwa 3 elemen sistem kebijakan saling berhubungan:

1)      Kebijakan publik, merupakan serangkaian pilihan yang dibuat atau tidak dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan kebijakan dan kebijakan publik.

2)      Pelaku kebijakan, adalah kelompok masyarakat, organisasi profensi, partai politik, berbagai badan pemerintah, wakil rakyat, dan analis kebijakan yang dipengaruhi atau mempengaruhi pelaku kebijakan dan kebijakan publik.

3)      Lingkungan kebijakan, yakni suasana tertentu tempat kejadian di sekitar isu kebijakan itu timbul, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka seorang analis kebijakan dapat dikategorikan sebagai aktor kebijakan yang menciptakan dan sekaligus menghasilkan sistem kebijakan, disamping aktor kebijakan yang lainnya. ^[5][6]

2.8.   SISTEM KESEHATAN

Sebelum melakukan analisis kebijakan kesehatan perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sistem kesehatan. Bagaimana pengambilan kebijakan dibidang kesehatan.

2.9. KEBIJAKAN KESEHATAN DI INDONESIA

2.9.1. Isu strategis

►       Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal

►       Sistem perencanaan dan penganggaran departemen kesehatan belum optimal

►       Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan masih kurang memadai

►       Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan masih terbatas.

2.9.2. Strategi kesehatan di Indonesia

►       Mewyjudkan komitmen pembangunan kesehatan

►       Meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan

►       Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang kesehatan

►       Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan

►       Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan

2.9.3. Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat

►       Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)

►       Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda

►       Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat

2.9.4. Kebijakan program lingkungan sehat

►       Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar

►       Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan

►       Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan

►       Pengembangan wilayah sehat

2.9.5. Kebijakan program upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan

►       Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya

►       Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya

►       Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial

►       Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana

►       Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

2.9.6. Kebijakan program upaya kesehatan perorangan

►       Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS

►       Pembangunan sarana dan parasarana RS di daerah tertinggal secara selektif

►       Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit

►       Pengadaan obat dan perbekalan RS

►       Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan

►       Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga

►       Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

2.9.7. Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit

►       Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko

►       Peningkatan imunisasi

►       Penemuan dan tatalaksana penderita

►       Peningkatan surveilans epidemologi

►       Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit

2.9.8. Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat

►       Peningkatan pendidikan gizi

►       Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, kekuarangan zat gizi mikro lainnya

►       Penanggulangan gizi lebih

►       Peningkatan surveilans gizi

►       Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

2.9.9. Kebijakan program sumber daya kesehatan

►   Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan

►   Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miskin

►   Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

2.9.10. Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan

►   Pengkajian dan penyusunan kebijakan

►   Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan dan pengendalian, pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan

►   Pengembangan sistem informasi  kesehatan

►   Pengembangan sistem kesehatan daerah

►   Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan

2.9.11. Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan

►   Penelitian dan pengembangan

►   Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian

►   Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan^[4][7]

BAB III

PENUTUP

3.1.   KESIMPULAN

Analisis kebijakan kesehatan adalah pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam  rangka memecahkan masalah kebijakan kesehatan.

Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya.

Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan, adalah Interdepensi (saling tergantung), Subjektif, Artifisial, Dinamis dan Tidak terduga.

Upaya untuk menghasilk informasi dan argumen, analis kebijakan dapat menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif (Dunn, 1988).

Metode analisis kebijakan, yaitu Metode peliputan (deskripsi), Metode peramalan (prediksi) dan Metode evaluasi. 3 jenjang Metode analisis kebijakan, yaitu Pendekatan modus operandi, Pendekatan modus evaluative dan Pendekatan modus anjuran.

Analisis kebijakan tidak hanya sekedar menghimpun data dan menghasilkan informasi. Analisis kebijakan juga harus memanfaatkan atau memindahkan informasi sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan publik untuk mencari solusi masalah kebijakan publik. Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan menggambarkan bagaimana analis kebijakan dapat menggunakan alasan dan bukti yang menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan.

Bentuk analisis kebijakan yang lazim digunakan, yaitu Analisis Kebijakan Prospektif, Analisis Kebijakan Restropektif (AKR) dan Analisis Kebijakan Terpadu.

Dunn (1988) menjelaskan adanya 3 elemen dalam sistem kebijakan, yang satu sama lain mempunyai hubungan, yaitu Kebijakan public, Pelaku kebijakan dan Lingkungan kebijakan.

Sebelum melakukan analisis kebijakan kesehatan perlu dipahami terlebih dahulu mengenai sistem kesehatan. Bagaimana pengambilan kebijakan dibidang kesehatan.

Kebijakan kesehatan di Indonesia, yaitu Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, Kebijakan program lingkungan sehat, Kebijakan program upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan, Kebijakan program upaya kesehatan perorangan, Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit, Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat, Kebijakan program sumber daya kesehatan, Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan dan Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan.

3.2.SARAN

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam masalah kesehatan, disarankan dilakukan dahulu analisis kebijakan kesehatan. Dengan demikian, dapat memberikan keputusan yang fokus pada  masalah yang akan diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

AnneAhira.com. Konsep dan Implementasi Analisis Kebijakan Kesehatan (online) http://www.AnneAhira.com/artikel/analisis-kebijakan-kesehatan.html. Minggu, 13 Maret 2011 pkl 18.52

Arif Kurniawan. Kebijakan Kesehatan (online)

http://images.albadroe.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/Rt5PkgoKCsAAABj74Sc1/kebijakan%20kesehatan.ppt?nmid=56606948. Minggu, 13 Maret 2011 pkl 14.4

Ayun Sriatmi. Sejarah analisis kebijakan dan kerangka analisis kebijakan (online)

http://eprints.undip.ac.id/6256/1/Kerangka_analisis_kebijakan_-_ayun_sriatmi.pdf Senin, 14

maret 2011 pukul 14.01

 Departemen Kesehatan RI. 2009. Sistem Kesehatan Nasional. Jakarta : Departemen Kesehatan RI

 Dunn WN. 1988. Analisa Kebijaksanaan Publik. Yogyakarta : PT. Hanindita

Dunn WN. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Juanita. Kesehatan dan Pembangunan Nasional (online)

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3737/1/fkm-juanita2.pdf Jumat, 4 Maret 2011 pkl 18.59

Pasolong Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang No. 23 tahun 1992, tentang Kesehatan. Penerbit Sinar Grafika 1992

Siagian SP. 1985. Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan Dan Strategi Organisasi. Jakarta : PT. Gunung Agung

Surya Utama. Dasar-Dasar Analisis Kebijakan Kesehatan (online)

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3765/1/fkm-surya4.pdf. Jumat, 11 Maret 2011 pkl 15.31

Tim Redaksi Pustaka Yustisia. 2010. Undang-Undang Kesehatan dan Rumah Sakit 2009. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Yustisia

Tulchinsky Ted., Varavikova Elena. The New Public Health (text book)

MAKALAH STATUS GIZI

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Salah satu masalah pokok kesehatan di negara-negara sedang berkembang adalah masalah gangguan terhadap kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam asupan makanan sehari-hari hingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Gizi buruk dapat disebabkan oleh daya beli keluarga rendah/ekonomi lemah, lingkungan rumah yang kurang baik, pengetahuan gizi kurang, perilaku kesehatan dan gizi keluarga kurang serta penyediaan sarana pendidikan dan kesehatan yang masih kurang.

World Healt Organization (WHO), menjelaskan bahwa permasalahan gizi dapat ditunjukan dengan besarnya angka kejadian gizi buruk di negara tersebut. Angka kejadian gizi buruk di Indonesia menduduki peringkat ke 142 dari 170 negara dan terendah di ASEAN.Data WHO menyebutkan angka kejadian gizi buruk pada balita tahun 2002 meningkat 8,3% dan gizi kurang 27%. Tahun 2007 lalu tercatat sebanyak 4 juta balita di Indonesia mengalami gizi kurang dan 700 ribu anak dalam kategori gizi buruk.

Sedangkan berdasarkan data dari Global Hunger Index (GHI) tahun 2010, tingkat kelaparan dan gizi buruk di Indonesia sendiri berada pada level 'serius', yaitu satu tingkat di bawah level 'mengkhawatirkan.

Berdasarkan paparan data di atas dapat dilihat bahwa anak yang menderita gizi buruk sangat banyak kejadian kasusnya di Indonesia. Kasus gizi buruk ini menjadi salah satu masalah prioritas yang ditangani oleh pemerintah. Walaupun dari tahun ke tahun terjadi penurunan angka kejadian gizi buruk tetapi angka kejadiannya masih tinggi jika dibandingkan dengan negara asia lainnya.Oleh karena itu, usaha-usaha perbaikan gizi masyarakat dinegara ini merupakan salah satu usaha kesehatan yang menonjol, yang menjadi bagian dari program pembangunan nasional.

B.  Rumusan Masalah

Makalah ini disusun berdasarkan rumusan masalah sebagai berikut:

1.      Apakah yang dimaksud dengan status gizi?

2.      Bagaimana cara penilaian status gizi?

3.       Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi status gizi seseorang?

4.      Apa saja permasalahan tentang status gizi?

5.      Berapa angka kecukupan gizi yang dianjurkan?

6.      Apa yang dimaksud gizi buruk/busung lapar?

7.      Apa penyebab terjadinya gizi buruk?

8.      Bagaimana klasifikasi dan tanda-tanda gizi buruk?

9.      Bagaimana cara penanggulangan dan penanganan gizi buruk?

C. Tujuan 

1.      Dapat memahami definisi status gizi

2.       Dapat memahami cara penilaian status gizi

3.      Dapat memperluas wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi status gizi seseorang

4.      Dapat memperkaya pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan status gizi

5.      Dapat memahami angka kecukupan gizi yang dianjurkan

6.      Dapat memahami definisi gizi buruk

7.      Dapat memahami penyebab-penyebab terjadinya gizi buruk

8.      Dapat mengetahui klasifikasi dan tanda-tanda gizi buruk

9.      Dapat mengetahui beberapa cara penanggulangan dan penanganan gizi buruk

D.    Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari makalah ini adalah agar dapat ditemukannya solusi yang tepat bagi kasus penyakit busung lapar yang terjadi di Indonesia. Dan lebih dari itu, penulis juga berharap agar kasus serupa tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Konsep Status Gizi

a. Pengertian

Status gizi adalah suatu ukuran mengenai kondisi tubuh seseorang yang dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh. Status gizi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu status gizi kurang, gizi normal, dan gizi lebih (Almatsier, 2005).

Status gizi normal merupakan suatu ukuran status gizi dimana terdapat keseimbangan antara jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh dan energi yang dikeluarkan dari luar tubuh sesuai dengan kebutuhan individu. Energi yang masuk ke dalam tubuh dapat berasal dari karbohidrat, protein, lemak dan zat gizi lainnya (Nix, 2001). Status gizi normal merupakan keadaan yang sangat diinginkan oleh semua orang (Apriadji, 1986).

Status gizi kurang atau yang lebih sering disebut undernutrition merupakan keadaan gizi seseorang dimana jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari energi yang dikeluarkan. Hal ini dapat terjadi karena jumlah energi yang masuk lebih sedikit dari anjuran kebutuhan individu (Wardlaw, 2007).

Status gizi lebih (overnutrition) merupakan keadaan gizi seseorang dimana jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh lebih besar dari jumlah energi yang dikeluarkan (Nix, 2005).

b. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi merupakan penjelasan yang berasal dari data yang diperoleh dengan  menggunakan berbagai macam cara untuk menemukan suatu populasi atau individu yang memiliki risiko status gizi kurang maupun gizi lebih (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).

Penilaian status gizi terdiri dari dua jenis, yaitu :

1. Penilaian Langsung

a. Antropometri

Antropometri merupakan salah satu cara penilaian status gizi yang berhubungan dengan ukuran tubuh yang disesuaikan dengan umur dan tingkat gizi seseorang. Pada umumnya antropometri mengukur dimensi dan komposisi tubuh seseorang (Supariasa, 2001). Metode antropometri sangat berguna untuk melihat ketidakseimbangan energi dan protein. Akan tetapi, antropometri tidak dapat digunakan untuk mengidentifikasi zat-zat gizi yang spesifik (Gibson, 2005).

b. Klinis

Pemeriksaan klinis merupakan cara penilaian status gizi berdasarkan perubahan yang terjadi yang berhubungan erat dengan kekurangan maupun kelebihan asupan zat gizi. Pemeriksaan klinis dapat dilihat pada jaringan epitel yang terdapat di mata, kulit, rambut, mukosa mulut, dan organ yang dekat dengan permukaan tubuh (kelenjar tiroid) (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).

c. Biokimia

Pemeriksaan biokimia disebut juga cara laboratorium. Pemeriksaan biokimia pemeriksaan yang digunakan untuk mendeteksi adanya defisiensi zat gizi pada kasus yang lebih parah lagi, dimana dilakukan pemeriksaan dalam suatu bahan biopsi sehingga dapat diketahui kadar zat gizi atau adanya simpanan di jaringan yang paling sensitif terhadap deplesi, uji ini disebut uji biokimia statis (Baliwati, 2004).

d. Biofisik

Pemeriksaan biofisik merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan melihat perubahan struktur jaringan yang dapat digunakan dalam keadaan tertentu, seperti kejadian buta senja (Supariasa, 2002).

2. Penilaian Tidak Langsung

a)   Survei Konsumsi Makanan

Survei konsumsi makanan merupakan salah satu penilaian status gizi dengan melihat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi oleh individu maupun keluarga. Data yang didapat dapat berupa data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif dapat mengetahui jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi, sedangkan data kualitatif dapat diketahui frekuensi makan dan cara seseorang maupun keluarga dalam memperoleh pangan sesuai dengan kebutuhan gizi (Baliwati, 2004).

b)      Statistik Vital

Statistik vital merupakan salah satu metode penilaian status gizi melalui data-data mengenai statistik kesehatan yang berhubungan dengan gizi, seperti angka kematian menurut umur tertentu, angka penyebab kesakitan dan kematian, statistik pelayanan kesehatan, dan angka penyakit infeksi yang berkaitan dengan kekurangan gizi (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).

c)      Faktor Ekologi

Penilaian status gizi dengan menggunakan faktor ekologi karena masalah gizi dapat terjadi karena interaksi beberapa faktor ekologi, seperti faktor biologis, faktor fisik, dan lingkungan budaya. Penilaian berdasarkan faktor ekologi digunakan untuk mengetahui penyebab kejadian gizi salah (malnutrition) di suatu masyarakat yang nantinya akan sangat berguna untuk melakukan intervensi gizi (Supariasa, 2002).

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Status Gizi

a.   Faktor Langsung

v  Konsumsi Makanan 

Faktor makanan  merupakan salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap keadaan gizi seseorang karena konsumsi makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan  tubuh, baik kualitas maupun  kuantitas  dapat menimbulkan masalah gizi (Khumaidi,1996).

v  Timbulnya  KEP tidak hanya karena makanan yang kurang, tetapi juga karena penyakit. Anak mendapatkan makanan cukup baik tetapi sering diserang diare atau demam, akhirnya  dapat menderita  KEP. Sebaliknya anak yang makannya tidak cukup baik, daya tahan tubuh dapat melemah. Dalam keadaan demikian  mudah diserang infeksi, kurang nafsu makan, dan akhirnya mudah terserang KEP (Soekirman, 2000)

b. Faktor tidak langsung

v  Tingkat Pendapatan

Pendapatan keluarga  merupakan penghasilan dalam jumlah uang yang akan dibelanjakan oleh keluarga dalam bentuk makanan. Kemiskinan sebagai penyebab  gizi kurang menduduki posisi pertama  pada kondisi yang  umum. Hal ini harus mendapat perhatian  serius karena keadaan ekonomi ini relatif mudah diukur dan berpengaruh besar terhadap konsumen pangan. Golongan miskin menggunakan bagian terbesar dari pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makanan, dimana untuk keluarga  di negara berkembang sekitar dua pertiganya (Suhardjo, 1996).

v  Pengetahuan Gizi

Pengetahuan gizi ibu merupakan  proses untuk merubah sikap dan perilaku masyarakat untuk mewujudkan  kehidupan yang  sehat jasmani dan rohani. Pengetahuan ibu  yang ada kaitannya dengan kesehatan dan gizi erat hubungannya  dengan pendidikan  ibu. Semakin tinggi pendidikan akan semakin tinggi pula pengetahuan  akan kesehatan  dan gizi keluarganya. Hal ini akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas zat gizi yang dikonsumsi oleh anggota keluarga ( Soekirman,2000).

v  Sanitasi Lingkungan

Keadaan sanitasi lingkungan yang kurang baik memungkinkan terjadinya berbagai jenis penyakit antara lain diare, kecacingan,dan infeksi saluran pencernaan. Apabila anak menderita infeksi saluran pencernaan, penyerapan zat-zat gizi akan terganggu yang menyebabkan terjadinya kekurangan zat gizi. Seseorang kekurangan zat gizi akan mudah terserang penyakit,dan pertumbuhan akan terganggu (Supariasa dkk,2002).

1.Masalah Gizi Kurang

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja, dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin.

Gizi kurang dapat terjadi karena seseorang mengalami kekurangan salah satu zat gizi atau lebih di dalam tubuh (Almatsier, 2005).Gizi kurang merupakan salah satu masalah gizi yang banyak dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang. Hal ini dapat terjadi karena tingkat pendidikan yang rendah, pengetahuan yang kurang mengenai gizi dan perilaku belum sadar akan status gizi. Contoh masalah kekurangan gizi, antara lain KEP (Kekurangan Energi Protein), GAKI (Gangguan Akibat Kekurangan Iodium), Anemia Gizi Besi (AGB) (Apriadji, 1986).

3. Masalah Gizi Lebih

Status gizi lebih merupakan keadaan tubuh seseorang yang mengalami kelebihan berat badan, yang terjadi karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Ada yang menyebutkan bahwa masalah gizi lebih identik dengan kegemukan. Kegemukan dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya yaitu dengan munculnya penyakit degeneratif, seperti diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan ginjal dan masih banyak lagi (Soerjodibroto, 1993).

Masalah gizi lebih ada dua jenis yaitu overweight dan obesitas. Batas IMT untuk dikategorikan overweight adalah antara 25,1 – 27,0 kg/m2, sedangkan obesitas adalah ≥ 27,0 kg/m2 (Suyono, 1986).

2.   Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan

Angka Kecukupan Energi (AKE) merupakan rata-rata tingkat konsumsi energi dengan pangan yang seimbang yang disesuaikan dengan pengeluaran energi pada kelompok umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas fisik. Angka Kecukupan Protein (AKP) merupakan rata-rata konsumsi protein untuk menyeimbangkan protein agar tercapai semua populasi orang sehat disesuaikan dengan kelompok umur, jenis kelamin, ukuran tubuh dan aktivitas fisik. Kecukupan karbohidrat sesuai dengan pola pangan yang baik berkisar antara 50-65% total energi, sedangkan kecukupan lemak berkisar antara 20-30% total energi (Hardinsyah dan Tambunan, 2004).

5. Konsep Busung Lapar/Gizi Buruk

v Pengertian

Busung Lapar atau gizi buruk adalah kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam asupan makanan sehari-hari hingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

 Menurut Wikipedia, Busung lapar (honger oedem) adalah sebuahfenomena penyakit di Indonesia yang diakibatkan kekurangan protein kronispada anak yang sering disebabkan beberapa hal antara lain anak tidak cukupmendapat makanan bergizi, anak tidak mendapat asupan gizi yang memadai,atau anak mungkin menderita infeksi penyakit. “Busung lapar disebabkan cara bersama atau salah satu dari simptoma Marasmus dan Kwashiorkor” (http://id.wikipedia.org).

v  Etiologi

Busung lapar disebabkan oleh keadaan kurang gizi karena rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari mereka sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi (AKG). Keadaan kurang gizi itu biasa disebut dengan kurang energi protein (KEP).

Busung lapar yang dalam bahasa Belanda disebut honger oedem (HO) itu antara lain dapat terjadi karena masalah ekonomi orang tua yang terimpit kemiskinan. Anak menderita sakit yang tak sembuh-sembuh sehingga susah makan. Sanitasi lingkungan yang buruk dan pemahaman warga terhadap kesehatan kurang. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh pola konsumsi yang tidak memperhatikan keseimbangan gizi. Hal itu dapat menimpa siapa saja, tidak mengenal status ekonomi. Anak orang yang berkecukupan pun bila tidak diperhatikan keseimbangan gizinya dapat terkena gizi buruk

v  Klasifikasi

Ø  Untuk tingkat puskesmas penentuan KEP yang dilakukan dengan menimbang BB anak dibandingkan dengan umur dan menggunakan KMS dan Tabel BB/U Baku Median WHO-NCHS

Ø   KEP ringan bila hasil penimbangan berat badan pada KMS terletak pada pita warna kuning 

Ø  KEP sedang bila hasil penimbangan berat badan pada KMS terletak di Bawah Garis Merah (BGM).

Ø  KEP berat/gizi buruk bila hasil penimbangan BB/U <60% baku median WHO-NCHS.Pada KMS  tidak ada garis pemisah KEP berat/Gizi buruk dan KEP sedang, sehingga untuk menentukan KEP berat/gizi buruk digunakan Tabel BB/U Baku Median WHO-NCHS 

Ø  Dengan mengukur tinggi badan dan LIngkar Lengan Atas (LILA)  bila tidak sesuai dengan standar anak yang normal waspadai akan terjadi gizi buruk

v  Tanda-tanda

Ada 3 jenis busung lapar (gizi buruk) yang sering ditemui dan sangat berbahaya yaitu kwashiorkor,  marasmus dan gabungan dari keduanya marasmic-kwashiorkor.

Tanda-tanda busung lapar (Gizi Buruk) berbeda-beda menurut jenisnya.

Untuk jenis Kwashiorkor tanda-tanda yang terjadi adalah sebagai berikut:

Ø  Bengkak  pada seluruh tubuh terutama pada punggung kaki dan bila ditekan akan meninggalkan bekas seperti lubang

Ø   Otot mengecil dan menyebabkan lengan atas kurus sehingga ukuran LILA-nya kurang dari 14 cm

Ø  Timbulnya ruam berwarna merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas

Ø  Tidak nafsu makan

Ø  Rambutnya menipis berwarna merah seperti rambut jagung dan mudah dicabut tanpa menimbulkan rasa sakit

Ø  Wajah anak membulat dan sembab (moon face)

Ø  Cengeng/rewel dan apatis

Ø  Sering disertai infeksi, anemia dan diare

Sedangkan untuk jenis Maramus tanda-tandanya :

Ø  Anak sangat kurus tampak tulang terbungkus kulit.

Ø   Tulang rusuk menonjol

Ø  Wajahnya seperti orang tua (monkey face)

Ø  Kulit keriput (jaringan lemak sangat sedikit sampai tidak ada )

Ø  Cengeng/rewel

Ø  Perut cekung sering disertai diare kronik (terus menerus) atau susah buang air kecil

Tanda-tanda Marasmic – Kwashiorkor adalah:

Ø  Campuran dari beberapa tanda tanda Kwashiorkor dan maramus disertai pembengkakan yang tidak menyolok.

Dampak dari gizi buruk (busung lapar) pada anak bukan hanya tubuh yang kurus tetapi lebih dari itu. Gizi buruk dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kecerdasan anak, rabun senja dan penderita gizi buruk lebih rentan terhadap penyakit terutama penyakit infeksi.

v  Penanggulangan Gizi Buruk

Ø  Upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan;

Ø  Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yng diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga;

Ø  Peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari tingkat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), hingga Puskesmas dan Rumah Sakit;

Ø  Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG);

Ø  Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat;

Ø  Peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas;

Ø  Intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan (PMT), distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet dan sirup besi serta kapsul minyak beriodium

Ø  Peningkatan kesehatan lingkungan;

Ø  Upaya fortifikasi bahan pangan dengan vitamin A, Iodium, dan Zat Besi;

Ø  Upaya pengawasan makanan dan minuman;

Ø  Upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi.

v  Penatalaksanaa

Penanganan KEP  meliputi pemberian diet dengan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral kualitas tinggi. Apabila KEP terjadi sebagai akibat diare, tiga tujuan penanganan harus diidentifikasi :

Ø  Rehidrasi dengan larutan rehidrasi oral yang juga ,mengganti elektrolit

Ø  Obat seperti antibiotik dan antidiare

Ø  Pemberian nutrisi yang adekuat baik dengan pemberian ASI maupun diet yang baik saat penyapihan. Bila anak terlalu sakit untuk mentoleransi cairan oral, pemberian cairan dan elektrolit intravena diperlukan untuk mencegah kematian

Kemiskinan tampaknya sudah menjadi masalah lama yang terus-menerus dihadapi bangsa ini. Semenjak bangsa ini mengukuhkan kemerdekaannya hingga berkali-kali terjadinya pergantian kepala negara, persoalan kemiskinan tetap menjadi masalah yang belum juga terselesaikan.
Masalah kemiskinan sebenarnya telah diperingatkan bahkan sejak setengah abad yang lalu. Ketika itu tahun 1950-an, bekerja sama dengan beberapa universitas, sejumlah sarjana dan mahasiswa melakukan riset, perbandingan dan studi mendalam tentang sebab-sebab terjadinya stagnasi ekonomi di pedesaan. Desa menjadi fokus perhatian karena mayoritas rakyat Indonesia hidup di sana. Buku Clifford Geertz, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berjudul ’Involusi Pertanian di P Jawa’ adalah bagian dari hasil riset tersebut. 

Geertz menguraikan kemiskinan kolektif beranak pinak berbarengan dengan merosotnya produktivitas dan fragmentasi lahan pertanian. Tidak hanya para peneliti, sastrawan pun telah mengingatkan masalah kemiskinan ini. 

Dalam Majalah Siasat Edisi 18 Juni 1950, sastrawan Sultan Takdir Alisahbana mengatakan, pemerintah tidak akan mampu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan bagi 70 juta rakyat Indonesia. Kalau STA masih hidup, ia pasti heran, ketidakmampuan itu ternyata justru berkesinambungan hingga saat ini. Bahkan, saat mulai terjadi kelaparan di beberapa kecamatan di Nusa Tenggara Timur, banyak pemimpin maupun elite partai politik mengabaikan fakta-fakta kemelaratan dan menganggapnya sebagai peristiwa yang baru terjadi kemarin.
Setelah lebih dari setengah abad, masalah kemiskinan ternyata masih saja mendera bangsa ini. Berbagai peristiwa di abad modern ini telah membuktikan hal ini. Munculnya wilayah rawan pangan, beragam peristiwa kelaparan di berbagai daerah, semakin membeludaknya para pencari kerja, hingga keluhan-keluhan merosotnya daya beli mereka dalam menghadapi kenaikan harga barang kebutuhan tampaknya sudah menjadi keseharian hidup masyarakat yang kian menempatkan mereka dalam lilitan jerat-jerat kemiskinan. 

Tahun 2004 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan mencapai 36,1 juta dari 217 juta penduduk Indonesia. Suatu jumlah yang memilukan. Masalah kemiskinan makin mencuat ketika muncul kasus busung lapar akibat gizi buruk di beberapa daerah di tanah air. Busung lapar hanyalah muara dari permasalahan bangsa ini yang belum kunjung terselesaikan: kemiskinan.
Namun, kemiskinan di Indonesia adalah suatu hal yang sangat ironi. Bank Dunia mencatat, jumlah penduduk Indonesia yang berpendapatan kurang dari 2 dollar AS atau Rp 19.000 per hari mencapai 60 persen. Sebaliknya, deposito dengan volume terkecil Rp 5 miliar jumlahnya meliputi 95 persen dari jumlah seluruh deposito yang terhimpun pada sejumlah bank, diperkirakan hanya dimiliki oleh 14.000 orang terkaya.

emerintah yang diharapkan mampu menolong masyarakat miskin dari persoalan ini belum banyak diharapkan. Selama ini langkah kebijakan para penguasa negara dianggap belum mampu mengatasi persoalan kemiskinan di negeri ini. Hal demikian tampak pula dalam berbagai persoalan lainnya, seperti perbaikan kondisi perekonomian, upaya meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, hingga penyediaan sarana pendidikan maupun kesehatan yang dinilai masih jauh dari kondisi memadai. Padahal, yang tidak kalah mengkhawatirkan, saat ini sejalan dengan terjadinya peningkatan harga-harga barang kebutuhan membuat beban kehidupan ekonomi mereka kian memberat. 

Lalu, pelajaran apa yang dapat dipetik dari semua itu? Pada 1970-an posisi Indonesia belum begitu buruk dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Bahkan, dibanding dengan Korea selatan, kemampuan industri otomotif Indonesia lebih kurang sama. Dua dekade kemudian, Korsel sudah memproduksi mobil sendiri dan mengekspornya. Sementara Indonesia tetap sebagai perakit dan importir. Lebih ironis lagi dibandingkan dengan Malaysia. Tahun 1970-an negara jiran ini mendatangkan tenaga dokter, guru, montir, ahli pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dari Indonesia. Ribuan mahasiswa Malaysia belajar di Indonesia atas biaya pemerintahnya. Sejarah berputar dua dekade kemudian. Ribuan mahasiswa Indonesia belajar tentang pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan di Malaysia. Jika diukur dari pendapatan per kapita, saat ini Malaysia mencapai 4.000 dollar AS, sedangkan Indonesia masih berkisar 725 dollar AS.

Kemajuan ekonomi rakyat Malaysia lebih nyata lagi diukur dari porsi ekonomi yang dikuasai warga Melayu, yang tadinya merupakan lapisan termiskin. Melonjak dari 1,5 persen tahun 1970 menjadi 23 persen tahun 2003. Sedangkan equity korporasi meningkat dari 2,5 persen tahun 1970 menjadi 30 persen tahun 1990. Sekarang diperkirakan mendekati 40 persen.
Sementara keadaan di Indonesia sendiri tidak banyak berubah. Banyak kalangan yang buta terhadap fakta ini, dengan dalih penduduk Malaysia hanya 25,5 juta jiwa. Mereka lupa tidak ada hubungan kemelaratan dengan jumlah penduduk. AS dengan wilayah dan penduduk yang lebih besar dari Indonesia, misalnya, pendapatan per kapitanya lebih 30 kali Indonesia. Penduduk RRC sekitar 1,3 miliar, namun tidak menyebabkan rakyat melarat dan pemerintah mengemis utang luar negeri. 

Komitmen pemerintah, siapa pun presidennya, harus dijaga untuk secara konsisten memberantas kemiskinan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan, yang beberapa hal telah dilakukan pemerintah sebelumnya –menunjukkan indikasi keberhasilan. Diantaranya adalah menggerakkan ekonomi pedesaan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT) atas prakarsa (alm) Prof Mubyarto, program babonisasi di Bantul (DIY) atas prakarsa Bupati Idham Samawi, maupun program gaduhan ternak. Jika langkah-langkah penting itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah sebagai program nasional yang berkelanjutan, akan menjadikan perekonomian di desa bergerak lebih cepat sekaligus mampu mengangka derajad masyarakat pedesaan

BAB III

PEMBAHASAN

Jika kita bicara tentang busung lapar/gizi buruk, pasti tidak dapat dipisahkan dengan kemiskinan. Namun, kemiskinan bukan satu-satunya faktor penyebab terjadinya busung lapar ini. Banyak faktor yang mempengaruhi busung lapar dan faktor tersebut saling berkaitan. Secara langsung, pertama, anak kurang mendapat asupan gizi seimbang dalam waktu cukup lama, dan kedua, anak menderita penyakit infeksi. Anak yang sakit, asupan zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena adanya gangguan penyerapan akibat penyakit infeksi. Secara tidak langsung penyebab terjadinya gizi buruk yaitu tidak cukupnya persediaan pangan di rumah tangga, pola asuh kurang memadai dan sanitasi/kesehatan lingkungan kurang baik serta akses pelayanan kesehatan terbatas. Akar masalah tersebut berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan kemiskinan keluarga. Berdasarkan hasil analisis, faktor risiko penyebab gizi buruk di Indonesia adalah faktor rendahnya tingkat pendapatan dan daya beli, munculnya wilayah rawan pangan dan diperberat lagi denganpenyediaan sarana pendidikan maupun kesehatan yang dinilai masih jauh dari kondisi memadai.

Bahkan dalam artikel juga disebutkan saat mulai terjadi kelaparan di beberapa kecamatan di Nusa Tenggara Timur, banyak pemimpin maupun elite partai politik mengabaikan fakta-fakta kemelaratan dan menganggapnya sebagai peristiwa yang baru terjadi kemarin. Akibat dari kesalahan ini, maka rakyat hidupnya selalu jauh dari sejahtera. Hal ini senada dengan pendapatRobert L. Sassone (1994) “Kelaparan mencerminkan ketidaksanggupan pemerintah dalam menghargai harkat dan martabat manusia dan kegagalan pemerintah dalam mengadakan pangan secara merata.”Sejak pelaksanaan otonomi daerah, sistem pemantauan tidak pernah berfungsi. Pemerintah hanya terfokus pada masalah politik terutama menyambut Pilkada dan masih lestarinya sistem Asal Bapak Senang (ABS).

Gizi buruk yang terjadi di gudang beras seperti Indonesia seharusnya tidak boleh terjadi. Ironis sekali negara berlabel agraris namun rakyatnya kelaparan. Sehingga pemerintah berkewajiban untuk nenuntaskan masalah ini hingga tuntas dan melakukan langkah-langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang lagi dikemudian hari. Adapun langkah-langkah yang mungkin direalisasikan adalah sebagai berikut:

1)      Upaya pemenuhan persediaan pangan nasional terutama melalui peningkatan produksi beraneka ragam pangan

2)       Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yng diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.

3)       Peningkatan upaya pelayanan gizi terpadu dan sistem rujukan dimulai dari tingkat Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), hingga Puskesmas dan Rumah Sakit.

4)      Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG).

5)      Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat.

6)      Peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas.

7)      Intervensi langsung kepada sasaran melalui pemberian makanan tambahan (PMT), distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi, tablet dan sirup besi serta kapsul minyak beriodium.

8)      Peningkatan kesehatan lingkungan.

9)      Upaya fortifikasi bahan pangan dengan vitamin A, Iodium, dan Zat Besi.

10)  Upaya pengawasan makanan dan minuman.

11)  Upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi

BAB IV

PENUTUP

         I.            Kesimpulan

Gizi buruk merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam asupan makanan sehari-hari hingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG).

Kasus busung lapar/gizi buruk yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa masalah gizi, selain merupakan masalah kesehatan, juga terkait dengan masalah kesejahteraan masyarakat (pendidikan, sosial ekonomi, budaya dan politik). Hal ini ironis sekali, negara berlabel agraris namun rakyatnya kelaparan. Sehingga Pemerintah berkewajiban untuk nenuntaskan masalah ini hingga tuntas dan melakukan langkah-langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang lagi dikemudian hari.

    II.              Saran

Agar langkah-langkah antisipatif dapat berjalan dengan efektif, maka keterlibatan dan kerja sama masyarakat dengan pemerintah sangat dibutuhkan. Masyarakat hendaknya sadar akan pentingnya gizi dan mengikuti apa yang disarankan pemerintah selama saran-saran itu baik dan benar. Pemerintah, sebagai pelayan masyarakat, juga hendaknya melayanimasyarakat dengan sepenuh hati. Tidak menyalah gunakan wewenang dan kekuasaan yang dipercayakan oleh rakyat karena pemerintah adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat